Saya sebelumnya agak malas menulis tentang topik egovt dan “programmer 2 minggu” ini, tapi ya, mumpung ada ide sedikit lebih baik ditulis saja.
Soal e government sendiri, world bank mendefinisikan egovt sebagai “refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government“. Dari definisi world bank ini sudah bisa dilihat bahwa istilah egovt pada intinya adalah transformasi hubungan antara pemerintah dengan dengan pihak-pihak terkait melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Lebih jauh, egovernment sendiri bukanlah istilah yang merujuk pada sesuatu yang bulat dan utuh. Begini, jika kita menyebut istilah “mobil” berarti sudah termasuk segala komponen minimal yang harus ada dan berfungsi sehingga benda tersebut layak disebut sebuah mobil. Walaupun fitur berbeda, mobil “ferari” dan “mobil sejuta umat” itu tetap sama, bisa jalan, bisa belok dll. Tetapi jika menyebut istilah “egovernment”, intinya hanya pada penggunaan TI untuk interaksi, sehingga egovt di swedia dengan egovt di sebuah kecamatan di Indonesia bisa saja sama-sama memenuhi definisi dari world bank diatas, tetapi kondisinya sangat berbeda, yang satunya full interaktif yang satunya cuma untuk melihat foto pak camat salaman sama gubernur.
Karena itulah, pihak-pihak seperti United Nations dan Gartner serta beberapa peneliti menyusun tingkatan-tingkatan dalam egovernment. United Nation membagi egovernment dalam 5 tingkatan, sedangkan gartner membaginya kedalam 4 tingkatan. Tetapi intinya tetap sama, jika pemerintah sudah berinteraksi dengan para pihak melalui TI, baik itu sekedar website statis maupun melalui sistem yang terintegrasi, maka akan disebut egovernment.
Jadi tidak salah juga jika ada politisi bilang bahwa membuat egovt bisa selesai dalam 2 minggu, yang penting untuk diingat adalah tingkatan dalam egovt itu sendiri. Kalau cuma website statik yang berisi informasi tentang sebuah kantor pemerintahan (alamat, visi misi, layanan yang diberikan dan foto kepala dinas bersalaman dengan gubernur), saya yakin para programmer bisa bikin dalam hitungan hari (atau jangan-jangan cuma sehari?). Yang penting untuk ditanyakan adalah egovernment tingkatan mana yang bapak maksud?
Faktor lain yang juga penting untuk diingat adalah bahwa pengembangan sebuah sistem bukanlah sekedar membuat aplikasi atau beli perangkat lalu selesai. Karena jika dipaksakan demikian, maka belanja Teknologi Informasi yang dilakukan berkemungkinan terbuang sia-sia karena aplikasi atau perangkat yang dibeli malah tidak mendukung ke pekerjaan yang dilakukan. Bukan tidak mungkin, produk TI yang dibeli, bukannya mempercepat, malah memperlambat proses pekerjaan dan ujung-ujungnya kembali ke ms.excel atau manual.
Teknologi informasi yang berguna adalah yang selaras dengan proses bisnis, dan penyelarasan inilah yang seringkali butuh waktu lama. Idealnya, sebelum para programmer dipanggil, diperlukan analisis terhadap proses bisnis dari institusi, analisis kebutuhan informasi, kebutuhan aplikasi, risiko dan segalamacam analisis lainnya sampai ke change management. Sehingga kalau memang mau menyelesaikan egovernment dengan cara memanggil programmer yang kemudian harus menyelesaikannya dalam 2 minggu, requirement atau kebutuhan ini semuanya sudah benar-benar clear, sehingga mereka (para programmer) tinggal coding dan tidak perlu lagi ada pembahasan ini-itunya.
Justru penyelarasan dengan proses bisnis inilah yang seringkali dilupakan. Mungkin si bapak politisi pemikirannya serupa dengan kebanyakan pelaku bisnis yang ingin membeli perlengkapan teknologi informasi dan berpikir bahwa dengan adanya TI masalah otomatis akan beres. Tidak jarang kejadian, ketika para programmer dipanggil, mereka belum bisa mengerjakan apa-apa karena requirementnya masih sangat mentah, seringkali programmer pekerjaannya sekalian merangkap konsultan untuk menyusun requirement.
Saran saya sih (jika rakyat jelata model saya ini boleh memberi saran), sebaiknya, kalau soal egovernment pak politisi janganlah beriklan “panggil programmer, 2 minggu selesai”. Karena masalah penerapan egovt sebenarnya bukanlah pada programmingnya, tapi membuat requirementnya.